Tugas Pendidikan Kewarganegaraan

Softskill Pendidikan Kewarganegaraan

Nama : Aranita Devista
NPM  : 11209516
Kelas : 2EA11

PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI TAK EFEKTIF

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah dua kali ditunda, akhirnya pembatasan BBM bersubsidi akan diberlakukan 1 Januari mendatang. Untuk kendaraan roda empat pelat hitam diwajibkan mengggunakan BBM non subsidi. Jenis  BBM bersubsidi, yaitu premium,  hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda dua, roda tiga, pelat kuning dan nelayan saat menggunakan perahu mencari ikan.
Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, akhir pekan mengungkapkan, masyarakat  harus memahami beban yang ditanggung negara jika BBM bersubsidi tidak dibatasi. Menko juga menepis  kekhawatiran banyak kalangan yang menilai jika BBM bersubsidi dibatasi maka akan memicu laju inflasi sehingga akan berdampak negatif pada target  makro ekonomi lainnya seperti pertumbuhan ekonomi.
“Yang mana yang akan dilakukan tahapannya ya silahkan saja, tapi kalau keseluruhan, plat hitam itu beralih, seluruh Indonesia, apalagi kalau bertahap Jabotabek dulu maka efek  terhadap inflasinya tidak begitu besar,” jelas Menko Perekonomian.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago,  berpendapat pembatasan BBM bersubsidi memang harus didukung agar tidak menjadi beban bagi anggaran negara. Namun  menurutnya juga ada hal- hal yang harus diperhatikan pemerintah.
“Secara prinsip itu bagus, tapi  sekali lagi untuk di Indonesia harus dilihat kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah misalnya  karena pelayanan sistem transportasi masyarakat  massal yang masih buruk,  tata ruang yang tidak terkelola sehingga  pemukiman masyarakat  terpencar, tersebar ke pinggiran-pinggiran kota,” ungkap Andrinov.

1.2 Tujuan
JAKARTA (Suara Karya) Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, penerapan kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis premium, tidak akan berjalan efektif. Terutama untuk mengurangi pembengkakan anggaran subsidi untuk BBM pada tahun ini.
Rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang akan diterapkan mulai April 2011 ini hanya menghemat anggaran negara kurang dari Rp 5 triliun. Namun, dampak negatifnya jauh lebih besar dengan mendorong inflasi dan potensi penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi oleh masyarakat.

II. PEMBAHASAN
Rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang akan diterapkan mulai April 2011 ini hanya menghemat anggaran negara kurang dari Rp 5 triliun. Namun, dampak negatifnya jauh lebih besar dengan mendorong inflasi dan potensi penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi oleh masyarakat.
Sebanyak 400 SPBU di Jabodetabek siap menjalankan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
Bukan saja efek sosial yang mungkin timbul  dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi karena ditambahkan Andrinov Chaniago  efek politik kemungkinan juga timbul, harus diperhatikan pemerintah. BBM menurutnya adalah kebutuhan vital bagi masyarakat sehingga harus berhati-hati dalam menerapkan peraturan terkait BBM.
Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi awal tahun depan akan dimulai di Jawa dan Bali karena secara infrastruktur daerah tersebut dinilai paling siap.
Pembatasan BBM bersubsidi ditegaskan pemerintah memang harus segera diberlakukan karena untuk tahun ini saja konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat.  Jatah BBM bersubsidi dalam anggaran negara 2010 sebanyak 36 juta kiloliter, namun dalam realisasinya mencapai 38 juta kiloliter.
Pembatasan BBM bersubsidi tahun depan menurut pemerintah diperkirakan mampu menghemat sekitar 28 trilyun rupiah. Subsidi BBM tahun depan semula diperkirakan mencapai sekitar 95 trilyun rupiah.
Dari sekitar 600 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) , sekitar 400 diantaranya sudah menyatakan siap menjalankan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

III. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan
Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Efektif. Rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang akan diterapkan mulai April 2011 ini hanya menghemat anggaran negara kurang dari Rp 5 triliun. Menurut dia, total subsidi BBM pada APBN 2011 sebesar Rp 93 triliun diperkirakan mem-bengkak akibat lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional yang mencapai 100 dolar AS per barel. Menurut dia, meski mobil pribadi menghabiskan 14 juta kiloliter BBM bersubsidi , atau hampir Rp 28 triliun /A pada 2010, pembatasan A BBM pada kelompok ini hanya akan menjadi diskusi publik dan hanya akan mendiskreditkan pemerintah. Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Z Saleh mengatakan, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi harus dilakukan pemerintah mengingat makin terbatasnya cadangan minyak bumi dan subsidi untuk BBM yang terus membengkak. Di lain pihak, Ketua Tim Pengawas Khusus Pembatasan BBM Bersubsidi Anggito Abimanyu mengatakan, kajian untuk memberikan subsidi pertamax terkait daya beli masyarakat yang masih rendah serta harga minyak dunia yang masih berfluktuasi